Aceh Timur_
Untuk mengurangi beban masyarakat melewati masa pandemi Covid-19 Pemerintah memberikan Bantuan Sosial (Bansos) salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Yang bersumber dari anggaran Dana Desa dengan penerima yang sudah di tetapkan yang berpedoman kepada Peraturan yang berlaku
Beberapa waktu lalu saat kunjungan Menteri Sosial (Kemensos) Republik Indonesia Tri Risma Harini,ke Provinsi Aceh dengan tegas mengatakan bahwa Sertifikat Vaksin Bukan syarat untuk menerima Bantuan Sosial hal itu di sampaikan dan di publikasikan di Media Cetak dan Mendia Online Serta media Televisi agar bisa di saksikan oleh masyarakat Aceh Khususnya
Namun lain hal nya saat pembagian BLT-DD kepada masyarakat di Desa Panton Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam,Kabupaten Aceh Timur yang di hadiri Unsur Muspika,selembar surat yang bertuliskan “Pernyataan Bersedia Di Vaksin Covid-19” seolah menjadi surat keramat bagi masyarakat yang belum tersentuh vaksin jika ada masyarakat tersebut tidak mau menanda tangani surat tersebut maka BLT-DD tersebut yang sudah menjadi haknya tidak di berikan
Selanjutnya jika masyarakat yang belum di Vaksin mau menanda tangani surat tersebut maka akan di berikan BLT-DD hanya 6 bulan dan 2 bulan lagi akan di berikan sesudah masyarakat tersebut di vaksin pasalnya di Desa tersebut penyaluran BLT-DD untuk 8 bulan
Artinya Vaksin/Sertifikat Vaksin di jadikan acuan atau salah satu syarat untuk menerima BLT-DD
Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan apa yang di katakan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Harini,pasalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) adalah termasuk Bantuan Sosial dan di bawah kordinasinya,pernyataan Menteri Sosial Beberapa waktu lalu seolah tidak sampai kepada perangkat Desa Panton Rayeuk T atau ada intervensi dari pihak lain
Kepala Dinas DPMG Aceh Timur mengatakan bahwa itu sudah benar dan mayarakat harus menanda tangani surat tersebut bahkan jika tidak maka namanya akan di coret/di gantikan sebagai penerima manfaat BLT-DD hal itu di akuinya bukan peraturan Nasional tapi atas Perintah Bupati Aceh Timur (H.Hasbalah H.M.Taib) dimana dirinya hanya menjalankan Perintah”ujarnya
Dari keterangan seorang perangkat Desa Panton Rayeuk T ia mengatakan bahwa penanda tanganan surat tersebut di suruh oleh pihak Muspika Kecamatan Banda Alam dan Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mau menunda-nunda uang masyarakat makanya di sepakati dan pihaknya tidak tau harus bagaimmana”ujarnya
Camat Banda Alam Mulyadi saat di komfimasi mengatakan kami mengikuti perintah Bupati Aceh Timur bukan Perintah ibuk Tri Risma Harini (Menteri sosial Republik Indonesia)
Samsul Bahri Keuchik Panton Rayeuk T mengatakan terkait surat tersebut itu urusan kantor camat dan ia mengakui bahwa surat tersebut di buat di kantor Camat Banda Alam dan selanjutnya jika masyarakat yang belum vaksin tidak mau tanda tangan surat tersebut maka BLT-DD tidak boleh di berikan itu juga perintah kecamatan
Zakaria Aktivis L-KPK provinsi Aceh yang juga merupakan putra asli Banda Alam Menyayangkan sikap Muspika Kecamatan Banda Alam yang di nilai terlalu berlebihan terkait surat edaran Bupati Aceh Timur yang padahal banyak kasus-kasus besar seperti korupsi di Banda Alam Namun pihak muspika tidak seantusias itu untuk menindak yang padahal memberantas korupsi adalah amanat Undang-undang
Banyak desa-desa lain bahkan di Banda Alam ada desa yang memberikan BLT-DD tanpa ada surat pernyataan tersebut dan aman-aman saja tidak ada Sanksi apapun maka dari itu jangan karena kepentingan pribadi atau takut kehilangan jabatan rakyat yang dipaksakan,ia juga menilai bahwa pihak muspika sudah terlalu jauh mencampuri urusan Dana Desa”ujarnya.
(Zulfi)
Editor : zulham fitriadi
