#Minta Hasil Pembahasan Dibukukan sebagai Referensi Hukum
Aceh Timur – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., membuka secara resmi kegiatan Muzakarah di Kecamatan Madat yang dipusatkan di Masjid Babussalam, Matang Kupula Sa, Rabu (11/11/2026).
Muzakarah tersebut membahas sejumlah persoalan umat, mulai dari persoalan fikih, tauhid hingga tata cara dan pembagian zakat fitrah.
Kegiatan ini menjadi forum bagi para ulama dan tokoh agama untuk mendiskusikan berbagai persoalan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Al-Farlaky mengatakan, muzakarah merupakan wadah untuk menyatukan persepsi dan pemahaman dalam mengambil keputusan hukum, terutama ketika umat dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan penjelasan dan rujukan keagamaan.
Menurutnya, forum tersebut harus diikuti dengan serius sehingga setiap perbedaan pandangan dapat dibahas secara terbuka dan ditemukan pemahaman yang menjadi rujukan bersama.
Dengan demikian, para teungku imum di tingkat gampong memiliki pedoman yang jelas dan tidak keliru dalam menggunakan referensi ketika menjawab persoalan hukum keagamaan masyarakat.
Bupati juga meminta agar setiap pelaksanaan muzakarah dilengkapi dengan notulen atau catatan resmi. Seluruh hasil pembahasan dan keputusan yang dihasilkan perlu didokumentasikan, kemudian disusun dalam bentuk makalah atau buku agar tidak hilang dan dapat dipelajari kembali.
“Materi yang telah dibahas dan diputuskan dalam muzakarah hendaknya disusun menjadi makalah atau buku, kemudian dibagikan kepada seluruh imum gampong. Ini penting agar mereka memiliki referensi dan bahan kajian ketika menghadapi persoalan hukum di tengah masyarakat,” ujar Al-Farlaky.
Selain persoalan fikih dan tauhid, Bupati juga mengingatkan agar materi muzakarah terus mengikuti perkembangan zaman, terutama menyangkut berbagai persoalan negatif di dunia digital.
Ia menilai, fenomena caci maki, saling menghina dan perilaku tidak santun di media sosial semakin meluas sehingga perlu menjadi perhatian para ulama.
Persoalan tersebut juga merupakan bagian dari problematika umat yang perlu dibahas melalui pendekatan agama.
“Persoalan caci maki di dunia digital sekarang semakin meluas. Kiranya ini juga harus menjadi bagian dari pembahasan muzakarah karena menyangkut persoalan umat. Jangan sampai hal-hal seperti ini luput dari perhatian kita,” katanya.
Al-Farlaky turut meminta agar berbagai perbedaan pendapat atau versi pandangan ulama yang berkembang di masyarakat kembali didiskusikan secara mendalam.
Melalui forum muzakarah, para peserta diharapkan dapat menelaah berbagai pendapat tersebut dengan merujuk pada pandangan ulama yang muktabar untuk dijadikan bahan rujukan bersama.
“Tentunya kita berharap, muzakarah tidak hanya menjadi agenda pertemuan keagamaan, tetapi juga menghasilkan keputusan dan pedoman yang terdokumentasi dengan baik serta dapat diterapkan oleh para imum gampong dalam membimbing masyarakat,” pungkas Bupati Al- Farlaky.(***)
Editor: Zulham fitriadi
