Aceh Timur – Pelantikan Azhari M. Nur sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan di Hotel Royal Idi Aceh Timur, pada Kamis, 25 Juni 2026, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Aiyub Abbas, disebut telah memicu konflik baru di internal Komite Peralihan Aceh (KPA) dan masyarakat Aceh Timur.
Sekretaris KPA Daerah I Peureulak yang juga Panglima Sagoe Sungai Raya, Jainuddin, SE, atau yang akrab disapa Geuchik Joy, menyampaikan bahwa proses pelantikan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Aceh.
Menurutnya, AD/ART Partai Aceh secara tegas mengamanatkan bahwa pergantian ketua dan kepengurusan wilayah harus melalui mekanisme Musyawarah Wilayah (Muswil). Namun, mekanisme tersebut dinilai diabaikan dalam pelantikan Azhari M. Nur.
“Perintah AD/ART mewajibkan adanya Muswil untuk memilih ketua dan pengurus baru. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan,” ujar Jainuddin.
Ia menjelaskan, pada 22 Juni 2026 sekitar pukul 23.00 WIB, jajaran Panglima Sagoe dan Panglima Daerah wilayah Peureulak telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), di Pendopo Gubernur Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, kata Jainuddin, Mualem telah memerintahkan Sekjen Partai Aceh, Aiyub Abbas, agar terlebih dahulu menggelar rapat internal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh dan mengambil langkah sesuai amanat AD/ART partai.
“Namun perintah tersebut kami nilai tidak dijalankan. Pelantikan tetap dilaksanakan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART,” katanya.
Atas dasar itu, Jainuddin mengaku bersama jajaran KPA mendatangi lokasi pelantikan untuk meminta penjelasan langsung kepada Sekjen Partai Aceh terkait dasar pelaksanaan pelantikan tersebut.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan, tetapi meminta penjelasan terkait pelaksanaan pelantikan yang menurut kami tidak sesuai dengan aturan organisasi,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Aiyub Abbas, maupun pihak DPW Partai Aceh Aceh Timur terkait pernyataan yang disampaikan Jainuddin. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi sesuai prinsip jurnalistik.(Zulham)
