Aceh Timur: Pegiat Anti Korupsi Aceh, Ronny H, mengungkapkan dirinya sedang mempersiapkan aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Aceh dan Mapolda Aceh, mendesak segera diproses hukum sejumlah kasus dugaan korupsi proyek mangkrak di Aceh Timur, termasuk menuntut pengusutan program Pokir DPRA.
Ada pun sejumlah proyek mangkrak di masa periode lalu diantaranya, proyek jalan elak, pembangunan gedung kantor bupati Aceh Timur, gedung DPRK Aceh Timur yang diduga belum serah terima, baru bersifat pinjam pakai, proyek tanggul tepi pantai, proyek pasar, proyek jembatan calok geulima dan beberapa proyek mangkrak lainnya yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
” Kami akan mulai menggelar aksi massa berjilid di depan Kejati Aceh dan Mapolda Aceh, hingga semua proyek mangkrak yang sangat merugikan masyarakat Aceh Timur dan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah itu benar – benar diusut hingga tuntas,” kata Ronny, Senin 11 Mei 2026.
Dia mendesak Kajati dan Kapolda Aceh bekerja secara profesional menuntaskan pengusutan kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sejumlah proyek mangkrak di Aceh Timur itu, yang sudah bertahun – tahun tidak tersentuh hukum, karena diduga adanya permainan antara penguasa dan penegak hukum di masa kepemimpinan Aceh Timur sebelumnya.
” Kami menduga kuat ini dulu ada permainan antara aparat hukum baik yang di Aceh Timur atau di Provinsi dengan mantan kepala daerah di masa ia menjabat, sehingga terkesan kebal hukum sampai detik ini, sebab jelas jelas itu proyek mangkrak hancur – hancurkan di depan mata penegak hukum, tapi dibiarkan negara rugi diduga ratusan miliar rupiah seperti itu, apalagi masalahnya kalau bukan main mata itu?” ujar pengkritik cadas tersebut.
Dia mengungkapkan semua proyek mangkrak itu sangat merugikan masyarakat, dan menghambat kemajuan daerah selama bertahun-tahun. Namun penegak hukum terkesan melindungi penguasa lama Aceh Timur hingga detik ini.
” Bayangkan contohnya proyek jalan elak yang semestinya sangat bermanfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah akses, tapi terbengkalai seperti itu, demikian pula proyek pasar Perlak, proyek jembatan di Idi Rayeuk yang seharusnya menjadi simbol kemajuan transportasi dan kemudahan bagi masyarakat, tapi juga terlantar, seolah tidak ada nilainya uang negara,” ketus Putera Idi Rayeuk tersebut.
Dia mengungkapkan pihaknya akan segera memulai aksi permulaan di depan Kejati Aceh dan Mapolda Aceh, sampai kasus tersebut diusut tuntas sebagaimana mestinya.
” Kami mendesak setidaknya pada pertengahan atau akhir mei ini sudah ada kejelasan dari penegak hukum soal proses hukum atas sejumlah proyek mangkrak itu, kami tidak akan pernah berhenti sampai kapan pun sampai tuntutan kami dipenuhi, dan aksi ini bisa saja kami lakukan sporadis baik di Kejari atau depan Mapolres Aceh Timur, ” ungkap eks Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu.
Dia menyatakan tidak menutup kemungkinan jika diperlukan aksinya akan di lakukan di depan gedung KPK RI, Gedung Kejagung RI, bahkan di depan istana negara, agar kasus proyek mangkrak yang telah sangat merugikan keuangan negara ini diproses hukum sampai ke akar – akarnya.
” Untuk sementara waktu kami gelar aksi di daerah dulu, namun bila nanti diperlukan kami akan gelar aksi di Kejagung, Mabes Polri, KPK, bila perlu di depan Istana Presiden, biar presiden tahu, bahwa telah terjadi korupsi besar – besaran di masa pemerintahan Aceh Timur yang lalu, dan yang kami sebutkan tadi baru sebagian kecil proyek, masih ada puluhan proyek lain yang diduga terindikasi korupsi atau diperoleh secara KKN di masa lalu,” sebutnya.
Dia menambahkan proses hukum terhadap sejumlah proyek mangkrak itu perlu dilakukan agar kedepannya pembangunan Aceh Timur benar – benar bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
” Selain proyek mangkrak, kami juga minta diusut proyek – proyek yang berasal dari program pokir DPRA – DPR RI, dan lainnya, dan perlu diingat kami tidak akan pernah bosan – bosannya menggelar aksi berjilid – jilid, sampai kasus ini tuntas, walaupun harus bertahun – tahun kami dobrak atau suarakan, karena kami sangat kecewa pada fasiltas umum yang terlantar padahal telah menguras uang negara yang sangat besar hingga ratusan miliar rupiah,” Pungkas Alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
Editor: Zulham fitriadi
