Aceh Timur – Dugaan kecurangan yang melibatkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ranto Peureulak, Laina Fariyani, SE. MM mulai mencuat ke hadapan publik.
Informasi ini terungkap setelah dilakukan investigasi oleh awak media terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah tersebut.
Hasil temuan lapangan mengindikasikan adanya dugaan praktik mark-up (penggelembungan) terhadap penggunaan dana BOS.
Beberapa kegiatan dan pengadaan barang yang tercantum dalam laporan keuangan sekolah diduga fiktif dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan dari sejumlah guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Ranto Peureulak.
Dalam wawancara yang dilakukan secara terpisah, sebagian besar guru menyatakan adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan peserta didik.
Dugaan Kecurangan Diperkuat Jawaban Arogan Saat Diwawancarai Wartawan
Dugaan adanya kecurangan dalam pengelolaan dana sekolah semakin menguat setelah insiden yang terjadi pada hari Kamis, 22 Mei 2025, ketika wartawan mengalami perampasan telepon seluler saat hendak melakukan wawancara.
Wartawan tersebut menanyakan sejauh mana pembangunan sekolah telah dilakukan oleh kepala sekolah selama menjabat tiga tahun terakhir, mengingat setiap tahun sekolah menerima dana, termasuk Dana BOS.
“Apa saja yang sudah Ibu bangun selama tiga tahun menjabat, dengan dana yang telah dicairkan setiap tahunnya?” Tanya wartawan
Namun sangat disayangkan, pertanyaan tersebut tidak dijawab langsung oleh kepala sekolah. Sebaliknya, seseorang yang mengaku sebagai wali murid dan tampak menjadi “beking” kepala sekolah, justru menjawab dengan nada tinggi dan lancang:
“Itu namanya audit dana sekolah. Itu bukan hak Anda sebagai wartawan untuk mengaudit. Inspektorat saja tidak berani bertanya ke sekolah ini seperti Anda bertanya.” Kata oknum yang diduga bekingan kepala sekolah
Pernyataan ini menimbulkan kecurigaan dan patut menjadi perhatian, karena jawaban seperti itu bisa mencerminkan sikap kepala sekolah yang enggan terbuka terhadap publik, terutama terhadap penggunaan dana negara.
Sikap defensif yang ditunjukkan oleh “beking” tersebut justru memperkuat dugaan adanya penyimpangan, bahkan mungkin pembangunan fiktif di lingkungan sekolah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan terkait.
Masyarakat dan para pemangku kepentingan berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh dan mengusut dugaan penyimpangan ini demi menjaga integritas dunia pendidikan. (Zulham)
