Aceh Timur_ Targetjurnalis.com.
Setelah viral DPRK Aceh Timur Bimtek dengan anggaran milyaran yang mendapatkan kritikan dari sejumlah Aktivis kini Pegiat Sosial Hawalies Abwar angkat bicara terkait alokasi anggaran Ratusan Juta untuk Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRK Aceh Timur yang di nilai memfoya-foya anggaran di tengah pandemi Covid-19 hal itu di sampaikannya kepada awak media”Rabu 29/09-2021“
Hawalies menilai alokasi anggaran untuk Pakaian Dinas dan Atribut tersebut sangat tidak wajar di alokasikan ditengah situasi pandemi Covid-19 dimana DPRK Aceh Timur terkesan hanya mementingkan kepentingannya daripada kepentingan Rakyat karena jika dibagikan per-anggota DPRK mendapatkan belasan juta hanya untuk Pakaian dan Atribut tersebut
Lebih lanjut ia menjelaskan seharusnya DPRK Aceh Timur menghemat sedikit anggaran dan memperioritaskan alokasi anggaran lebih kepada kepentingan rakyat mengingat ekonomi yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja banyak rakyat miskin di pedalaman yang hari ini harus pasrah dan harus melewati fase yang terkesan paksaan hanya untuk mendapatkan Hak Mereka Seperti BLT-DD di sebabkan surat edaran Bupati Aceh Timur
“Seharusnya DPRK Aceh Timur jangan lupa dengan tugas yang paling fundamental yang harus di perjuangkan oleh DPRK dan setidaknya punya rasa malu menggunakan fasilitas Publik bahkan Pakaian Dinas Puluhan Juta dari uang rakyat namun kesedihan rakyat terkesan di abaikan”ujar kordinator Aliansi Keadilan Aceh.
Saat di komfirmasi awak media ini tgk Muhammad Daud, Ketua DPRK Aceh Timur, tgk Daud mengatakan, Masalah pakaian dinas dan atribut anggota dewan memang hak setiap anggota dewan yang berlaku secara nasional, bukan hanya kabupaten aceh timur saja, pungkas nya. Jika uang itu enggak di pakai maka, uang itu akan masuk ke silva jadi kas negara lagi, hal ini yang di cemaskan oleh tgk Daud.
“Masalah pakaian dinas dan antribut anggota dewan memang hak setiap anggota dewan yang berlaku secara nasional bukan hanya untuk kabupaten Aceh timur saja, dan penganggarannya sudah di anggarkan di awal bersamaan dengan anggaran- anggaran yang lain untuk di sitiap OPD, bukan di usulkan pada saat ini, dan seandainya uang itu tidak terpakai maka akan menjadi Silva, dan pakaian dinas dan antribut anggota dewan itu pasilitas yang di berikan oleh negara kepada anggota dewan sebagai penyelenggara negara”tutup tgk daud.(zulham)
Editor. : zulham fitriadi
Redaksi. : zulham fitriadi
